Membangun Kemitraan Komite Sekolah

Oleh: Suyitman

Perubahan peran komite sekolah di Sekolah Dasar (SD) masih jauh panggang dari api. Padahal pada akhir 2016, Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, telah mengeluarkan Permendiknas No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Namun sampai saat ini peraturan tersebut kurang terdengar gaungnya. Akibatnya, komite sekolah di SD masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang bertugas sebagai “penyetempel” kebijakan sekolah.
Padahal dalam Permendiknas terbaru, peran komite sekolah sangat strategis bukan hanya sebagai penggalang dana dari orang tua peserta didik, tetapi menjalin kerja sama dengan masyarakt baik secara individu, kelompok, organisasi, dan dunia usaha. Kerja sama ini bertujuan agar sekolah mampu mandiri,  tidak hanya mengandalkan dana BOS dan sumbangan dari orang tua peserta didik.
Selain itu, komite sekolah juga dapat memberikan pertimbangan tentang kebijakan dan program sekolah, terutama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS). Komite sekolah juga berfungsi untuk mengawasi pelayanan sekolah dan menindaklanjuti keluhan, saran, dan kritik dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
Luasnya fungsi komite sekolah merupakan peluang tersendiri bagi komite sekolah untuk melaksanakan perannya dengan baik. Tetapi, hal ini juga dapat berdampak pada hubungan yang kurang harmonis antara komite sekolah dengan kepala sekolah dan guru.
Ketika guru menjadi bagian dari komite, konflik antara sekolah dengan komite sekolah masih terjadi. Apalagi sekarang ketika unsur sekolah dihilangkan dalam komite. Permendiknas No. 75 Tahun 2016 tidak memasukkan dewan guru sebagai bagian dari komite sekolah.
Padahal dalam Kepmendiknas No. 44/U/2002 dewan guru masih diperbolehkan. Buruknya hubungan antara komite sekolah dengan kepala sekolah seperti terjadi di SDN 0408 Batang Sosa Desa Horuon, Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara. Begitu juga yang terjadi di SMAN 70 Jakarta.
Tentunya, kelahiran legislasi beru terkait Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi boomerang. Uang menjadi pemicu konflik yang paling utama. Baik di SDN 0408 Batang Sosa dan SMAN 70 Jakarta berawal dari pengelolaan uang yang kurang transparan.
Sebagaimana dilansir metrotabagsel.com, Kamis (21/1/2016), konflik yang menyebabkan peserta didik mogok belajar disebabkan pengelolaan dan BOS. Sedangkan di SMAN 70 sebagaimana dikutip tribunnews.com, Selasa (7/6/2011), konflik diawali dengan kritisnya komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan sehingga ditemukannya rekening liar sebesar 1,2 miliar.
Berawal dari pengelolaan uang yang kurang transparan, maka timbul kecurigaan dari komite sekolah kepada sekolah atau sebaliknya. Oleh karena itulah pengelolaan dana sekolah yang transparan menjadi kunci bagi harmonisnya hubungan antara komite sekolah dan sekolah. Adapun langkah-langkah dalam membangun kemitraan komite sekolah dan sekolah yang baik, yaitu, pertama, keterlibatan aktif komite sekolah dalam penyusunan program kegiatan, RAPBS/RKAS.
RAPBS/RKAS merupakan panduan bagi sekolah dalam menjalankan aktivitasnya selama satu tahun pelajaran. Apapun kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah harus mengacu kepada RAPBS/RKAS yang telah disusun dan disyahkan oleh komite sekolah.
Beberapa kasus di lapangan, komite sekolah hanya menandatangani RAPBS/RKAS yang dibuat oleh sekolah tanpa terlibat dalam penyusunannya. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan komite sekolah dalam penyusunan tersebut. Sudah seharusnya, komite sekolah diberi bekal tentang penyusunan RAPBS/RKAS agar mereka dapat menyusunnya dengan baik.
Kedua, pembukuan yang benar. Tidak semua orang dapat melakukan pembukuan transaksi keuangan dengan benar. Selama ini, sekolah mampu mengeluarkan uang untuk pembiayaan kegiatan, tapi mengalami banyak kendala ketika harus membukukan transaksi keuangan dengan benar. Apalagi pembukuan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang valid. Padahal, berdasarkan peraturan terbaru, bendahara komite sekolah tidak boleh dijabat oleh guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tersebut. Dana komite sekolah dikelola oleh bendahara komite sekolah yang berasal dari orang tua peserta didik.
Untuk mengantisipasi kurang rapihnya pembukuan, maka bendahara komite terpilih harus dilatih tentang administrasi keuangan, termasuk di dalamnya pembukuan dan bukti-bukti yang benar. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa menjadi preseden buruk bagi kemitraan komite sekolah. Dalam mengantisipasi permasalahan ini, biasanya bendahara komite sekolah dipercayakan kepada tenaga kependidikan yang belum berstatus sebagai PNS.
Ketiga, pelaporan rutin sebagai pertanggung jawaban komite sekolah terhadap sekolah dan orang tua peserta didik. Laporan dibuat secara rutin, baik dalam bentuk bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Tentunya laporan yang baik harus dilampiri dengan bukti-bukti yang valid, bukan rekayasa. Laporan juga harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Selain terkait masalah keuangan, baik buruknya kemitraan komite sekolah dan sekolah juga ditentukan oleh komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Komunikasi yang terhambat dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan renggangnya hubungan kedua belah pihak. Perlu komunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Persoalan yang melilit dunia pendidikan begitu kompleks.
Perlu sikap arif dan bijaksana dalam menyikapi segala persoalan dunia pendidikan. Komite sekolah yang baik tidak akan mengkambinghitamkan sekolah ketika terjadi permasalahan. Komite sekolah dan pengelola sekolah akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
Apalagi, jika permasalahan itu terkait dengan persoalan keuangan. Baik komite sekolah, bendahara, guru, dan kepala sekolah harus mengedepankan praduga tak bersalah. Jangan sampai muncul tuduhan “korupsi” sebelum ditemukan bukti-bukti yang kuat.
Selama ini, permasalahan pengelolaan keuangan sekolah karena bendahara yang ditunjuk bukan berasal dari sarjana akuntansi. Tetapi lebih banyak karena unsur suka rela dan kepercayaan. Orang-orang yang dianggap terpercaya ditunjuk sebagai bendahara tanpa memandang kemampuan akuntansinya.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah pemberian kritik dan saran yang disampaikan dengan santun tanpa melukai pihak yang bersangkutan. Tak ada manusia yang sempurna, tak ada seorang pun bersih dari salah dan lupa.
Oleh karena itulah perlu kesantunan dalam menyampaikan kritik dan saran. Jangan sampai pemberian kritik dan saran justru melukai hati orang yang dituju yang dapat berdampak kontra produktif. Alih-alih menerima masukan, justru dianggap sekadar mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan seseorang. Kritik yang disampaikan dengan bijak, dapat menjadi obat atas kesalahan. Tapi kritik yang disampaikan semena-mena dapat memicu penyakit yang mengganggu kemitraan.
Kendati demikian, niat dan kesamaan persepsi antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru juga menjadi kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis. Sepahit apapun kritik dan seberat apapun saran tetapi jika didasari atas niat memajukan sekolah tentu akan diterima dengan lapang dada. Kritik dan saran pun akan dilaksanakan dengan baik.
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menilai sesuatu bukan dari siapa yang berbicara, tetapi dari apa yang disampaikan. Tetapi semanis apapun kritik dan semudah apapun saran, jika tebersit niat untuk “kepentingan pribadi”, tentu akan ditolak dengan seribu alasan. Kritik dan saran dianggap sebagai penghalang dan tidak akan direalisasikan dalam kegiatan. Pemberi kritik justru dinilai sebagai “barisan sakit hati” yang tidak senang dengan program sekolah. (*)
Suyitman,
Penulis adalah pendidik tinggal di Kebumen

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Membangun Kemitraan Komite Sekolah"

Post a Comment