Perihal Ormas dan PERPPU No. 2 Tahun 2017

Angga Armada YS. SH.

Istilah Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang ini sepenuhnya adalah ciptaan dari UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.[1]
Jenis peraturan pemerintah sebagai pengganti UU disebutkan kembali dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”[2]
UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan, kedudukan UU dan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan, memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. UU dibentuk dengan pembahasan oleh DPR dan Presiden dalam keadaan normal, sedang PERPPU dibentuk Presiden dalam keadaan genting (memaksa), tanpa persetujuan DPR.[3]
Perihal kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan suatu Perppu tidaklah sama pengertiannya dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 yang juga seperti Pasal 22 tidak diubah setelah perubahan UUD 1945; meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi abnormal pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu.
Penentuan syarat-syarat dan akibat keadaaan bahaya dalam Pasal 12 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 sangat tergantung subjektifitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan objektif dari DPR.[4] 
Melengkapi atas pemahaman terbitnya PERPPU yang dalam syarat materiilnya menyebutkan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Konstitusi[5] melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009, menafsirkan frasa kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945 dengan tiga syarat.[6]
Tiga syarat itu adalah, adanya keadaaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara prosedur biasa, karena butuh waktu lama, sementara keadaan mendesak dan perlu kepastian penyelesaian.
Berdasarkan keterangan di atas, PERPPU merupakan sebuah produk hukum yang dalam pembuatannya hanya menyandarkan kepada Pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden yang keberlakuannya mulai pada saat penandatanganan dilakukan hingga disidangkan DPR untuk pembahasan PERPPU tersebut berlangsung.
Sistem check and balances dalam teori distribution of power tetap berlangsung dengan adanya pembahasan di DPR. Namun, perlu digaris bawahi bahwa terdapat “peluang” dari kurun waktu berlakunya Perppu hingga pada sidang DPR berikutnya yang rawan akan adanya abuse of power.
PERPPU No. 2 Tahun 2017
Maraknya aksi demonstrasi yang dipelopori oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kontra-pemerintah membuat pemerintah menjadi kebakaran jenggot.[7] Hal itu berujung dengan adanya “simplifikasi” terhadap ormas-ormas yang memiliki potensi melemahkan kedudukan pemerintah.
Masih menurut Yusril, dengan adanya kepanikan yang melanda Pemerintah, membuat Pemerintah berpikir tentang tata cara mengatasi gejolak sosial ormas yang dominan dilakukan oleh panji-panji “Laa illa ha illallah” yakni laskar muslim.
Salah satu Ormas yang dipandang Pemerintah mengandung bibit-bibit separatisme merupakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kemudian Pemerintah percaya bahwa eksistensi dari ormas HTI mengancam kedaulatan NKRI dan meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai kepala Negara sekaligus Kepala pemerintahan, Presiden diberi amanat oleh Konstitusi, bahwa dalam keadaan genting, dapat mengeluarkan PERPPU demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang sejahtera.
Tak berselang lama setelah PERPPU No. 2 Tahun 2017 ditandatangani Presiden Jokowi, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM, mencabut status badan hukum ormas HTI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
Pencabutan itu didasarkan, bahwa sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan HTI, terindikasi kuat telah bertentangan dnegan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan HTI, dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat, dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Total ada enam ormas yang dibubarkan oleh Pemerintah melalui PERPPU No. 2 Tahun 2017 yakni HTI, Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI). (*)
Angga Armada YS. SH.
Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: yoga.shogama@gmail.com.



[1] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 65.
[2] Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234
[3] Angga Armada Y.S. dkk, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” (makalah disampaikan pada Presentasi dan Diskusi Kelompok Teori Perancangan Perundang-Undangan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 3 Mei 2017), hlm. 3.
[4]Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 12-13.
[5]Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi, hlm. 154-155.
[6] Lihat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian PERPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasab Tindak Pidana Korupsi (KPK).
[7] Yusril Ihza Mahendra, Indonesia Lawyers Club TvOne: “Panas Setelah Perppu Ormas”, Jakarta, 18 Juli 2014.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Perihal Ormas dan PERPPU No. 2 Tahun 2017 "

Post a Comment