E-KTP, Revitalisasi MKD dan Pembubaran Partai Korup

Angga Armada Yoga Shogama
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Tata Negara, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia (UI)

Publik akhir-akhir dihebohkan dengan insiden mega korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang marak beredar di media massa. Berdasarkan hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari anggaran senilai Rp 5,9 trilliun, negara merugi hingga Rp 2,3 triliun. (Tempo, 10 Maret 2017).
Mirisnya, korupsi ini dilakukan secara berjamaah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan melibatkan semua partai politik (Parpol), termasuk ketua DPR. Seharusnya ini menjadi koreksi bagi negara Indonesia, yang mendapatkan predikat terkorup dari lembaga Transparansi Internasional berdasarkan riset selama beberapa tahun sejak 2009 hingga 2016. (Transparency International Indonesia, 17 Maret 2017).
Secara filosofis, konsep demokrasi merupakan produk dari buah pemikiran filsafat Yunani Kuno, Aristoteles, yang menekankan terhadap state development melalui kedaulatan rakyat (F.H Peters, 1893) yang oleh Abraham Lincoln implementasinya menjadi: dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya, ada kesinambungan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan.
Menilik definisi ini, menjadi pertanyaan besar manakala para anggota DPR melakukan korupsi, sebab, itu tentu mencederai kepercayaan (trust) rakyat, sebagai kelompok yang diwakilinya. Akan menjadi ironi lagi, jika mega korupsi ini didiamkan.
Ada dua hal yang bisa menjadi perhatian dalam menyikapi permasalahan mega korupsi e-KTP ini. Pertama, perlunya tindakan represif, yaitu revitalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Sebagaimana ketentuan Pasal 122 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 maka perkara mengenai anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dapat segera diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPR dalam hal penegakkan kode etik anggota DPR.
Namun faktanya, MKD (hingga kini) terkesan lamban —bahkan melindungi— anggota dewan yang dikaitkan dengan mega proyek korupsi KTP elektronik (Tempo, 17 Maret 2017). Padahal, ini harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan marwah parlemen.
Kedua, perlunya tindakan preventif yaitu melalui kapabilitas kaderisasi dan pembubaran Partai Politik (Parpol). Banyak anggota dewan yang terpilih, bukan berdasarkan kapasitas, namun didasarkan atas faktor modal (finansial) dan popularitas. Hasilnya, adalah mandulnya kader dan calon yang maju di legislatif ialah orang-orang yang belum terverifikasi jelas perilaku dan tabiatnya.
Oleh karena itu, seharusnya partai melakukan seleksi dan kaderisasi terhadap wakil yang akan ditawarkan ke publik, untuk menempati kursi sebagai penyerap aspirasi rakyat. Selain itu perlunya gagasan penyederhanaan sistem partai dengan mengeliminasi parpol yang menghasilkan pejabat korup di Indonesia.
Mekanisme ini, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Repbulbik Indonesia 1945 yakni oleh Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutus pembubaran parpol. (Jimly Asshiddiqie, 2013).
Akhirnya, penting juga kita mengingat kembali pesan Rasulullah Muhammad SAW., terkait menguatkan integritas dan moral budaya: “Siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan/ jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi)’’. Wallahu a’lam. (*)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "E-KTP, Revitalisasi MKD dan Pembubaran Partai Korup"

Post a Comment