Sisi Lain Pemilu

SUDAH lama cerita ini tersimpan. Sebuah cerita tentang sisi lain pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 2014. Sebuah cerita, yang, barangkali, ada sedikit kesamaan dalam Pilkada serentak tahun ini, yang akan segera digelar di berbagai kota di Indonesia.
Di sebuah warung bubur di samping Koramil Kota Kudus, seorang pemuda nampak dengan santai dan sumringah bercerita, bahwa dirinya sudah mendapatkan Rp 50 ribu dari salah satu Calon Legislatif (Caleg).
Dia menceritakan telah mendapatkan “amplop politik” dari salah satu Caleg tanpa merasa malu sedikit pun. Bahkan dirinya juga mengatakan, masih berharap ada Caleg lain yang akan memberikan “angpao politik” serupa sebelum pencoblosan.
Beberapa pelanggan lain di warung bubur tersebut, mengaku belum mendapatkan “amplop” atau ‘’salam tempel’’ dari Caleg melalui tim suksesnya. Satu di antara pelanggan pun mengatakan, “Nek ora enthuk amplop, aku yo ora bakal nyoblos. (Kalau saya tidak dapat amplop dari Caleg, tidak akan mencoblos)”.
Tak sedikit gambaran itu muncul dari diri masyarakat dalam setiap ada proses pemilihan pemimpin di negeri ini. Mulai dari pemilihan kepala desa (Pilkades), pemilihan bupati (Pilbup), pemilihan gubernur (Pilgub), dan pemilihan anggota legislatif (Pileg).
Kendati politik uang dalam proses pemilihan pejabat publik menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan, bahkan masyarakat umum banyak yang memandang itu sebagai hal biasa dengan dalih pengganti kerja sehari atau uang transport, namun praktik ini, betapa pun, tidak dapat dibenarkan.
Sebab, sebagaimana diyakini banyak kalangan, praktik politik uang pada akhirnya akan memicu munculnya koruptor-koruptor baru, karena saat terpilih, pejabat publik yang meraih kekuasaan dengan modal besar untuk membeli suara pemilih, maka ia pasti akan selalu berpikir untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya.
Berbicara masalah proses pemilihan kepemimpinan ini, menarik sekali mencermati statemen mantan anggota DPR RI, Agus Condro Prayitno, dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar di Kudus pada 2014 lalu.
Agus Condro mengatakan, bahwa pemilu adalah proses pemilihan wakil rakyat sekaligus pelimpahan kedaulatan rakyat kepada pejabat publik, yang diajukan oleh partai politik. Karena itu, dalam proses pemilihan, harus dilambari dengan hati bersih dan jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang bisa membatalkan secara etik-moral, seperti politik uang.
Ya, pemilu sebagai proses politik yang harus dilalui dalam pemilihan pejabat publik, mestinya dijauhkan dari hal-hal yang mengotori prosesnya. Sebab, proses ini nanti juga akan berdampak pada hasil. Jika proses pemilihan ini diwarnai dengan politik uang, maka jangan pernah berharap kita akan memiliki pejabat publik yang amanah. Mari memilih dengan hati. 

Rosidi, pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Kudus dan staf Humas Universitas Muria Kudus (UMK)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sisi Lain Pemilu"

Post a Comment