Unand Anugerahi Wapres Gelar Doktor Kehormatan

Padang, Bekanews.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla menerima anugerah gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC)  dari Universitas Andalas Padang Sumatera Barat. Penganugerahan dilakukan di Auditorium Universitas Andalas Kampus Limau Manih, Padang, Senin (5/9/2016) sekaligus dalam rangka Lustrum ke XII (Dies Nalalis ke 60) universitas tersebut.
Tim guru besar yang mempromosikan gelar Dr. HC. untuk Jusuf Kalla adalah Prof. Dr. Saldi Isra, SH (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas), Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM (Guru Besar Hukum Pidana), dan Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas).
Rektor Prof. Dr. Tafdil Husni SE. MBA., menyampaikan, Jusuf Kalla mendapatkan gelar Dr. HC karena kontribusinya terhadap Hukum Pemerintahan Daerah. Anugerah Dr. HC. Untuk Wapres ini didasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No.  7086/UN16.R/PP/2016 tentang pedoman penganugerahan gelar Honoris Causa di lingkungan Universitas Andalas. Kemudian melalui surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) No. 2448 D2.I/KP/2016.
Ia menjelaskan, Jusuf Kalla dinilai layak mendapatkan gelar Dr. HC., karena memiliki peran penting dalam pembentukan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998/ tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan RI.
‘’Jusuf Kalla juga berjasa dalam memulai misi damai pemulihan pemerintahan Aceh pasca gagalnya Cessation of Hostalities Famework Agreement (COHA) dan Joint Council di Tokyo 2003, serta perundingan Helsinski dan UU No. 2006 tentang pemerintahan Aceh kemudian membumikan Desentralisasi Asimetris demi meneguhkan NKRI,’’ ujarnya sebagaimana dilansir situs resmi Universitas Andalas.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiah tentang desentralisasi untuk tata pemerintahan yang baik, penguatan integrasi bangsa dan pembangunan nasional. Ia menjelaskan, Indonesia beberapa kali memakai Undang-Undang Dasar yang berbeda dan tentu saja dengan sistem pemerintahan yang berbeda pula.
Itu, antara lain UUD 1945 dengan sistem presidential dengan corak sentralistis, UUD RIS dengan sistem Parlementer, UUD sementara dengan sistem parlementer dan kembali ke UUD 1945 dengan empat kali amandemen dari bentuk pemerintahan sentralistis, lalu sekarang menjadi otonomi daerah.
‘’Sistem pemerintahan apa pun yang kita pakai, terutama di daerah, kualitas pemimpin dan kepemimpinan jualah yang menentukan. Jika pemimpin sudah dijadikan teladan, maka rakyat tanpa diminta pasti dengan sendirinya akan ikut secara ikhlas,’’ paparnya.
Jusuf Kalla menambahkan, prasyarat utama kualitas seorang pemimpin, yaitu ketulusan berbuat demi kepentingan rakyat. ‘’Dalam ketulusan itu, pemimpin harus lurus,” tandasnya dalam penganugerahan yang disaksikan pula oleh Mufidah Jusuf Kalla beserta rombongan, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota kabinet kerja dan unsur pejabat baik pusat maupun daerah. (BNC-01/ Unand.ac.id)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Unand Anugerahi Wapres Gelar Doktor Kehormatan "

Post a Comment