Genealogi “Kejahatan Intelektual” Beasiswa

Hampir setiap  tahun, bahkan setiap semester, papan-papan pengumuman di akademik  maupun kantor pusat (rektorat) di berbagai perguruan tinggi, menginformasikan tentang penyediaan beasiswa dari beberapa instansi maupun lembaga yang bekerjasama dengan pihak kampus seperti; Super Semar, BI,  Djarum Foundation dan lain sebagainya.
Tipologi beasiswanya pun bermacam-macam, ada yang disediakan bagi mereka yang katanya tergolong miskin dan ada juga beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa yang katanya berprestasi.
Para mahasiswa yang mengetahui informasi tersebut berbondong-bondong untuk segera mengajukan. Mulai dari mahasiswa yang masuk dalam kategori miskin “beneran” sampai mahasiswa yang pura-pura miskin sekalipun. Atau mahasiswa yang masuk dalam kategori berprestasi secara akademik baik itu hasil jerih payah sendiri maupun berprestasi dalam arti mempunyai indeks prestasi (IP).
Walaupun demikian, asumsi penulis di atas bukanlah tanpa alasan dan bukan juga sebuah streotipe yang berlebihan. Mungkin, sudah menjadi kebenaran umum (common sense) bagi setiap mahasiswa akan ketidakprofesionalan beberapa dosennya dalam memberikan penilaian terhadap hasil akhir proses belajarnya.
Problem Distribusi
Pada umumnya, distribusi beasiswa kampus memakai slogan siapa cepat, dia dapat. Oleh karena itu, cara mendapatkannya pun harus berebut. Dan juga, bukan mustahil jika ada kongkalikong antara pihak calon penerima beasiswa dengan pihak birokrat kampus. Sebut saja mereka yang mempunyai koneksi dan kenalan pihak birokrasi akan cepat dilayani dan dibantu supaya mendapatkan beasiswa.
Hal ini,  tanpa memperhitungkan pantas atau tidaknya seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa. Cara-cara tidak elegan semacam ini, seringkali terjadi dalam birokrasi kita. Bahkan juga tidak dapat dipungkiri jika di dalam klausul antar mereka ada sistem bagi hasil jika beasiswanya cair.
Tindakan-tindakan curang ini, diperparah dengan eksekusi mahasiswa yang seringkali tidak membelanjakan uang beasiswanya untuk keperluan pendidikan. Namun, mereka lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan yang bersifat hedonis-pragmatis seperti shopping, jalan-jalan dan lain sebagainya.
Ironisnya lagi, illegal scholarsip ini, seringkali kental dan identik dengan kriminalitas. Kenapa demikian? Karena sejauh ini, kebanyakan mahasiswa yang mendapat beasiswa adalah orang mampu. Sedangkan yang ia dapatkan adalah beasiswa tidak mampu, maka mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pun menjadi hal wajib.
Dari sinilah, tindakan amoral itu dimulai. Dengan  cara yang sederhana, yakni tinggal merendahkan harga diri dan berpura-pura miskin di hadapan pihak RT, RW dan kelurahan, serta memberi uang pelicin yang diasumsikan sebagai uang ucapan terima kasih, SKTM pun jadi.
Bukan hanya itu saja, masih ada modus operan di penipuan pembuatan SKTM  yang lain. Pada era sekarang ini, pemalsuan dokumen merupakan pekerjaan yang mudah. Bagaimana pun, membuat SKTM secara swadaya bukanlah hal yang sulit.
Stempel kelurahan sebagai tanda legalisir pun bisa dibuat dengan mudah, banyak tukang stempel yang tersebar. Atau, kalaupun tidak mau mengeluarkan modal besar, tinggal scan saja stempel dari SKTM orang lain.
Tak hanya itu, kasus penipuan dalam mendapatkan beasiswa pun beragam modusnya terutama  yang disediakan bagi mahasiswa lulusan S1 yang ingin melanjutkan ke jenjang pasca sarjana.
Sejauh penelusuran penulis, pemerintah menyediakan biaya bantuan pendidikan dan juga biaya bantuan studi berikut persyaratannya. Dalam salah satu persyaratan itu, calon pendaftar berhak mengajukan dengan syarat mempunyai surat keterangan (SK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pengajar (dosen) di kampus tertentu.
Untuk melengkapi persyaratan tersebut, tidak jarang seorang calon pendaftar penerima beasiswa dimaksud mengambil jalan pintas dengan bekerjasama dengan salah satu kampus (oknum kampus) untuk mengeluarkan SK dosen.
Walaupun pada kenyataanya, dia belum pernah mengajar atau bukan dosen di kampus tersebut. Bukankah ini sebuah pembohongan? Pertanyaannya, mengapa hal ini nyaris tidak tercium, atau bahkan sengaja dibiarkan?
Mungkin jawabnya, karena kecurangan ini bersifat kolektif-sistemik. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga tingkat birokrat, nyaris semuanya pernah melakukan kecurangan serupa. Meski ada yang mengecam, namun itu hanya berlaku karena ia tidak ikut terlibat. Coba saja jika mendapat bagian, pasti ia akan diam seribu bahasa.
“Kejahatan Intelektual”
Sungguh, sebuah tradisi yang memilukan bagi bangsa yang dikenal menjunjung tinggi kejujuran. Kasus diatas, jelas sebuah potret yang menggambarkan betapa sulitnya menjadi pintar di negeri ini. “Ingin pintar, berbuatlah curang”. Mungkin, itulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan fenomena tersebut.
Jean Baudrillard, salah satu filsuf Perancis jauh-jauh hari sudah memotret tipologi kejahatan yang sistematis dan terorganisir seperti kasus kejahatan ala para “intelektual” di atas sebagai kejahatan yang sempurna (the perfect crime) begitulah dia menyebutnya.
Sebuah tindak kejahatan yang sudah tertata rapi, terkontrol dan tersembunyi sehingga tidak tercium bau busuknya. Salah satu tindak kriminal yang tampil dengan wajah yang berbeda pada umumnya. Inilah yang disebut sebagai post-kriminalitas.
Tindakan kriminal yang sudah kehilangan garis demarkasinya. Karena bukan lagi penjahat, perampok dan kroni-kroni lainnya yang menjadi promotor dan aktornya. Melainkan, para “intelektual” (civitas akademika kampus) yang selama ini dipercaya sebagai petani ladang moral para generasi bangsa.
Dari kasus diatas, bisa diidentifikasi bahwa pelaku “ kejahatan” adalah mereka kelas elit intelektual kampus yang sebenarnya harus bersih dari streotipe tersebut. Entah. Apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Benarkah karena sebuah keterpaksaan?
Ataukah memang sudah sebuah kewajaran? Alasan apapun yang diajukan. Bagi kaum awam seperti penulis cara-cara tersebut merupakan perbuatan yang tidak bisa diamini karena menyakiti hati nurani rakyat lain yang selama ini terus dikebiri. Siapa yang salah atas semua ini?
Tidak perlu mencari siapa yang salah. Namun, melalui ini, penulis yang pernah menjalani masa-masa sebagai mahasiswa yang pernah menerima beasiswa, berharap kepada semua sivitas akademika kampus beserta stakeholders dan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan introspeksi dan pengecekan kembali terhadap aturan-aturan, agar distribusi beasiswa bisa tersalurkan kepada mereka yang paling berhak dan pantas menerima. (Haris)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Genealogi “Kejahatan Intelektual” Beasiswa"

Post a Comment