DEMOKRITIS

Joko Tri Haryanto

Kata Bang Napi, "Waspadalah, waspadalah, waspadalah! penyelewengan kekuasaan tidak saja kerena ada niat, tetapi juga karena kita memberi kesempatan"

Sebuah anekdot yang diadopsi dari Rusia era Unisovyet masih jaya, bahwa bangsa ini memiliki tiga ciri yaitu individu-individu adalah pejabat, pinter dan jujur. Namun sayangnya pada masing-masing individu hanya terdiri dua ciri saja. Jadi kalau ia adalah pejabat dan pinter, pasti ia tidak jujur. Kalau ia pejabat dan jujur, pasti goblok. Tapi kalau ia pinter dan jujur, jelas ia bukanlah pejabat.

Tentu demi optimisme masa depan negeri ini (berharaplah) anekdot tersebut hanya lelucon saja. Semoga orang-orang yang terpilih menjadi pejabat negeri ini, baik lewat pemilu maupun seleksi CPNS untuk melaksanakan amanat rakyat adalah orang-orang yang pinter dan jujur, (meski dalamhati agak pesimis, pasalnya terbukti banyak para pejabat kita yang tersandung kasus korupsi dan penyalahgunakan kekuasaan, seakan-akan anekdot itu benar-benar wajah negeri ini).
Tapi benarkah ini pula sebuah konsekuensi logis dari demokrasi, kata Nurcholis Madjid, "setan gundul pun dapat menjadi pemimpin kita kalau dipilih oleh mayoritas rakyat." Bukankah para anggota dewan perwakilan yang tengah diadili karena korupsi adalah mereka yang kita pilih sendiri lewat pemilu yang demokratis di awal reformasi. Para pejabat, bupati dan gubenur yang diadili karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga dipilih oleh dewan perwakilan rakyat yang kit a percaya itu.
Semoga Tuhan memberi kita kewaspadaan untuk awas dan teliti sehingga tidak memilih setan gundul dan setan belang yang lain dalam pemilu caleg dan pilpres yang sebentar lagi akan kita lakukan. Kewaspadaan, ketegasan dan keberanian untuk membunuh bibit-bibit setan dalam masyarakat dan kehidupan kita.
Ini bukanlah ketakutan pada demokrasi, melainkan kewaspadaan terhadap sistem tatanan masyarakat yang dipenuhi dengan gagasan kebebasan. Kata Bang Napi, "waspadalah, waspadalah, waspadalah: penyelewengan kekuasaan tidak saja kerena ada niat, tetapi juga karena kita memberi kesempatan". Atas nama kebebasan kita sering menjadi tidak waspada bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah anarkis, juga permissif, dan juga.... bencana.
Dalam filsafat publik, kebebasan mesti dibatasi dengan tanggungjawab. Kebebasan dan tanggungjawab harus dipertemukan, didialogkan dan diintegralkan secara berimbang dan proporsional. Agar tidak destruktif, kebebasan dimuati dengan tanggungjawab. Dan tanggung-jawab pun harus diberi peluang kebebasan, karena tanpa kebebasan, tanggungjawab hanyalah manifestasi penindasan, otoritarianisme, totalitarianisme, bahkan diktatorianisme.
Sebagai wacana yang terbuka, demokrasi terus berkembang dan menjalani "trial and error" dalam zaman dan situasi yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu penting sikap kritis dibangun untuk mengokohkan bangunan bangunan negeri yang demokratis. Keterbukaan dan kebebasan dalam demokrasi ke arah yang positif, tetapi sekaligus memungkinkan pula terjerembab ke lembah kehancuran. Socrates, bapak filsafat dan demokrasi abad V SM mengingatkan, "Demokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan yang menggairahkan, penuh dengan variasi dan kekacauan, ... dan hasratnya yang tidak bisa dipuaskan dapat membawa kepada kehancuran."
Oleh karena itu dalam masyarakat yang ingin menuju demokrasi harus membuka diri untuk melakukan dialektika dalam ruang publik yang sehat. Dialektika yang mengkonfrontasikan sebuah gagasan dengan gagasan lain yang menentangnya, agar semua pihak sampai pada gagasan sintesis yang benar. Dilektika menjadi sarana penjernihan masalah dalam masyarakat melalui suatu proses kritis.
Dialektika kritis dalam dernokrasi menuntut partisipasi aktif dalam pemilihan rakyat sendiri atas kehidupan dan kepentingan mereka bersama. Proses dilektika terjadi dalam sikap saling kontrol, saling mengawasi, saling mendukung, saling menghormati untuk sampai pada kepentingan yang sarna.
Tanpa keterlibatan aktif, bersuara dan berpendapat maka demokrasi tak akan tegak berdiri. Bahkan secara radikal, Martin Luhter King, tokoh kulit hitam AS, mengatakan, "Diam itu emas, tapi ada saatnya diam itu pengkhianatan, yaitu diam saat terjadi ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan ketidakbenaran."
Demokrasi bukanlah persoalan suara terbanyak atau mayoritas, melainkan dialektika kritis segenap komponen masyarakat dalam sernangat kebersamaan dan kesetaraan. Kekuasaan mayoritas belum tentu demokratis, karena bukanlah suatu keadilan yang mengizinkan 51 persen warga untuk menindas 49 persen sisanya atas nama mayoritas.
Tidak benar pula bahwa pemerintah menggusur rumah penduduk begitu saja dengan dalih demi kepentingan umum. Tidak ada yang lebih kuat dan lebih lemah, semua dalam posisi setara. Gambaran dalam sebuah puisi Emha Ainun Najib di tahun-tahun represi Orde Baru, " ... agar negara kuat rakyat harus dilemahkan. Tapi agar rakyat kuat, tidak berarti negara harus dilemahkan, karena kami tidak menginginkan kedzaliman yang sama."
Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan mayoritas digandengkan dengan perlindungan hak-hak minoritas. Dalam pemerintahan demokratis, kedaulatan di tangan rakyat disatukan dengan pemerintah yang berwenang berdasar persetujuan rakyat.
Alam negara demokratis, ditopang pula dengan konstitusi yang membatasi kewenangan pemerintah, kesamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, dan jaminan hak-hak asasi manusia. Dalam bangsa yang demokratis, dihormati pluralismesosial, ekonomi dan politik, serta dijunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.
Pemerintahan dan dewan perwakilan yang mempresentasikan rakyat, haruslah bekerja demi dan untuk kepentingan rakyat. Mereka harus menonjolkan baju-baju primordial mereka saat berada diposisi jabatan publik tersebut. Semua orientasi jabatan publik ditunjukkan untuk masyarakat secara umum, bukan lagi at as nama golongan partai, agama, suku dan sebagainya.
Kelompok-kelompok masyarakat bahkan individu-individu tetaplah harus bersuara dan  berpendapat tentang kebijakan para pajabat publik yang menyangkut kepentingan mereka baik langsung atau tidak langsung sehingga ada negosiasi, akomodasi, moderasi dan dialektika menuju tercapainya kepentingan bersama. (*)

Joko Tri Haryanto,
Esais adalah peneliti pada Balai Peneltian dan Pengembangan (Litbang) Agama Semarang. Tulisan ini pernah dipublikasikan di kompi.org. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DEMOKRITIS"

Post a Comment